Komisi IV DPR RI menerima audiensi BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengapresiasi adanya kunjungan dari mahasiswa-mahasiwa Teknologi Pangan Universitas Juanda Bogor. Menurutnya, mahasiswa kini menyadari bahwa adanya ketidakhamornisan data di antar kementerian dan lembaga soal beras nasional. Termasuk kesadaran mahasiswa tentang belum adanya sinergi antar stakeholder dalam menangani persoalan pangan.

“Saya salut mahasiswa sudah mulai bergerak menyadari dengan data-data yang bagus dan jujur, transparan dan juga harus ada koordinasi yang baik antara kementerian. Jadi keterbukaan itu penting. Ini kan penting untuk mahasiswa karena mereka calon pemimpin jadi harus diawali dengan kejujuran,” kata Endang usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Pangan Halal Universitas Juanda Bogor, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Menurut Endang, adanya data yang tumpang tindih antara data dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan yang menimbulkan adanya keputusan tidak tepat yang diambil oleh Pemerintah. Dirinya juga menyinggung peran Bulog yang sudah tidak lagi di bawah Presiden, melainkan BUMN. Padahal seharusnya ada suatu lembaga di bawah Presiden seperti Lembaga Pangan Nasional yang bisa mengatasi persoalan ketersediaaan pangan nasional.

“Sayangnya peranan Bulog tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ada Dolog (Depot Logstik) yang bisa mendata tiap daerah. Kita ini sebetulnya negara kaya agraris, tapi kelemahannya di struktur organisasinya. Ada ego sektoral antar kementerian. Kemarin dikemukakan tidak hanya kementerian. Ego sektoral di Eselon 1-nya ini harus kita benahi bersama. Kenapa demikian, karena masing masing kementerian ingin pencitraan. Jadi tidak jujur,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Masalah impor pangan juga yang disampaikan oleh mahasiswa. Endang menilai, seharusnya jika Pemeritah ingin melakukan impor, Pemerintah harus mengoleksi data dari daerah untuk mengetahui ketersediaan pangan di daerah, mengingat iklim yang berbeda juga dialami oleh daerah lainnya. Seperti misalnya di Jawa Barat bisa jadi musim hujan, namun hal itu belum tentu terjadi di Jawa Timur atau bahkan Sulawesi.

“Kalau disuruh impor, impor mestinya tidak begitu. Kalau bisa sebetulnya bukan impor tapi substitusi dari daerah karena iklim kita berbeda. Itu yang namanya agro ecological zone. Di Bogor lagi musim hujan terus, belum tentu di Jawa Timur musim hujan. Terus di Sulawesi Selatan surplus beras, jadi mestinya ada koordinasi yang baik,” papar legislator dapil Jabar III ini sembari senang melihat sikap kritis mahasiswa pada persoalan pangan.

Sementara Koordinator Lapangan BEM Fakultas Ilmu Pangan Halal Univesitas Juanda Budimansyah berharap, agar penyampaian aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti dalam menyelesaikan persoalan beras nasional dan juga swasembada pangan ke depannya. Ia berharap ke depannya dapat menyampaikan bukan hanya persoalan beras di Kabupaten Bogor saja, namun juga beras nasional. (ndy/sf)